Kondisi makro ekonomi negara berdampak pada kebijakan fiskal negara terhadap daerah dan seterusnya terhadap desa. Ini konsekuensi logis karena ketiga entitas tersebut terintegralisasi dalam satu kesatuan sistem keuangan negara.
Kondisi eksisting keuangan negara dan daerah memang sedang tidak baik-baik saja, namun mudah-mudahan di sisa triwulan ini ada tambahan penerimaan dari sana-sini objek penerimaan yang sah sehingga likuiditas negara dan daerah termasuk desa masih tetap terjaga alias survivable.
Pada Hari Senin, 10 Oktober 2022 Asda I, DPMD, Bappeda dan BPKAD membahas hal ini dan alhamdulillah walaupun dalam kondisi fiskal kurang sehat, namun anggaran pilkades serentak tahun 2023 dan Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 tetap menjadi prioritas dalam politik anggaran daerah 2023.
Terkait besarannya, sedang dicermati, mengingat situasi keuangan negara dan daerah masih dinamis, mudah-mudahan bisa secepatnya sehingga desa segera dapat membuat asumsi perencanaan dan penganggaran Tahun 2023.
Email tidak akan di publikasi. Field yang harus diisi ditandai dengan tanda *
