LOGO dpmd
Beranda > Berita > Rapat Penanggulangan Inflasi Daerah
Berita Utama

RAPAT PENANGGULANGAN INFLASI DAERAH

Posting oleh dpmdlobar - 31 Okt. 2022 - Dilihat 228 kali

Dalam rangka menanggulangi inflasi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan rapat secara daring via zoom meeting untuk membahas langkah-langkah kongkret penanggulangan inflasi di daerah sebagai tindak lanjut dari arahan presiden.
Acara dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan beberapa narasumber antara lain dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, BPS, Kejaksaan Agung dan Satgas Pangan.
Dalam kesempatan tersebut narasumber membahas fluktuasi harga bebrapa bahan pokok di daerah-daerah di Indonesia serta langkah antisipatif menekan kenaikan harga. Secara nasional kesimpulan inflasi bulan September 2022 sebesar 1,17% year on year artinya angka kenaikan inflasi nasional mengalami kenaikan menjadi 5,95% . Komoditas dominan yang memberi andil inflasi adalah BBM dan kenaikan tarif angkutan umum dan transportasi online. Sedangkan komoditas makanan yg harganya fluktuatif (food volatile) adalah Beras, Bawang merah, cabe merah, minyak goreng, daging ayam dan telur, perhatian lebih diberikan untuk beras premium yang harganya cenderung meningkat. Untuk NTB komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan adalah daging ayam ras yang sudah zona kuning artinya harga maksimal sudah di atas 10 -20 % HAP (harga acuan pemerintah). 
Dalam kesempatan tersebut Mendagri juga mengevaluasi capaian pendapatan serta realisasi penggunaan APBD semua propinsi dan kabupaten/kota . Terkait Dana Desa, Mendagri mendorong kepala daerah baik Gubernur maupun bupati/walikota untuk menggenjot penyaluran Dana Desa sebagai salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat terutama di pedesaan.
Di Kabupaten Lombok Barat, kegiatan ini dilakukan di Aula Umar Maya dikoordinir oleh Asisiten II serta diikuti oleh semua pemangku kepentingan antara lain Staf Ahli, Kadis Pertanian, Kadis Ketahanan Pangan, Dinas PMD, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindag, Bappeda, Finas Kominfi Kejaksaan Negeri, BPS pihak terkait lainnya


Silahkan beri komentar

Email tidak akan di publikasi. Field yang harus diisi ditandai dengan tanda *