Bertempat di aula Umar Maya Kantor Bupati Lombok Barat, Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Barat di bawah koordinasi Asisten II melalui Bagian Perekonomian Setda mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang dilaksanakan secara daring via zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kegiatan yang membahas langkah-langkah kongkret penanggulangan inflasi di daerah serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber antara lain Kepala BPS, Dirjen Horti Kementrian Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kementrian Perdagangan, Jamdatun Kejaksaan Agung, Koorsahli Panglima TNI dan Satgas Pangan Polri. Rakor ini merupakan tìndak lanjut dari Radiogram Kemendagri perihal pengendalian inflasi di daerah dan diikuti oleh semua Pemprop dan Pemkab/Pemkot seluruh Indonesia.
Mendagri dalam sambutannya menyampaikan bahwa trend inflasi secara nasional menunjukkan penurunan dan saat ini berada pada posisi 5,42 % atau lebih rendah dari posisi bulan Oktober yang mencapai 5,71 %. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi pihak-pihak terkait, kondisi ini diharapkan terus berlanjut sehingga inflasi tetap terjaga.
Kepala BPS dalam paparannya menyampaikan bahwa penyebab inflasi sepanjang tahun 2022 secara garis besar disebabkan oleh 3 hal yaitu: 1. Imported Inflation, yakni gangguan rantai pasok komoditas pangan dan energi karena kondisi global 2. Faktor Musiman, seperti panen musiman dan adanya perayaan hari-hari besar dan keagamaan, 3. Penyesuaian Harga, yang dilakukan pemerintah termasuk dalam hal ini kenaikan harga BBM.
Sementara itu Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjamin ketersediaan pangan nasional cukup sampai dengan akhir tahun, sedangkan beberapa komoditas yang mengalami dinamika harga pangan adalah beras, cabe rawit merah, kedelai dan telur ayam. Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan antara lain dengan mobilisasi pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di semua propinsi.