Sebagai tìndak lanjut dari Radiogram Kemendagri perihal pengendalian inflasi di daerah, Pemerintah Kab. Lombok Barat melalui Bagian Perekonomian mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang dilaksanakan secara daring via zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kegiatan yang membahas langkah-langkah kongkret penanggulangan inflasi di daerah serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber antara lain Menteri Pertanian, Badan Pangan Nasional,Kementrian Perdagangan, BPS, Kejaksaan Agung, Koorsahli Panglima TNI dan Satgas Pangan.
Dalam kesempatan tersebut narasumber membahas fluktuasi harga bebrapa bahan pokok di daerah-daerah di Indonesia serta langkah antisipatif menekan kenaikan harga. Secara nasional inflasi bulan Oktober 2022 sebesar 5, 71 % dan Beras menjadi kontributor tertinggi terhadap inflasi pangan nasiinal sebesar 3% sehingga diperlukan perhatian khusus bagi komoditas utama tersebut.
Menteri Pertanian dalam paparannya menyampaikan bahwa masalah terbesar ada di sistem distribusi sedangkan produksi masih baik. Senada dengan Menteri Pertanian, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS juga menjelaskan bahwa beras, cabe merah dan daging ayam ras pada minggu III bulan Nopember ini memiliki IPH tertinggi sehingga perlu diwaspadai menjadi penyumbang inflasi.
Sementara itu Kementrian Perdagangan menjelaskan beberapa langkah yang telah diambil dalam menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan terutama menjelang natal dan tahun baru.
Dalam kesempatan tersebut Mendagri juga mengevaluasi capaian pendapatan serta realisasi penggunaan APBD semua propinsi dan kabupaten/kota termasuk juga progres penyaluran Dana Desa. Bali menjadi propinsi dengan capaian realisasi DD tertinggi sedangkan NTB masuk di 6 besar dalam penyaluran DD tertinggi. 
Menutup kegiatan tersebut Mendagri meminta semua kepala daerah untuk memperhatikan tiga hal yaitu : 1. Antisipasi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru. 2. Antisipasi musim hujan eksterm yang dapat menghambat distribusi. 3. Menggenjot realisasi belanja daerah terutama di kegoatan yang realisasinya masih rendah.
Kegiatan yang dilakukan di Aula Umar Maya Kantor Bupati Lombok Barat dikoordinir oleh Asisiten II serta diikuti oleh semua pemangku kepentingan antara lain Staf Ahli, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PMD, Dinas Kelauran dan Perikanan, Dinas Perindag, Bappeda, Kejaksaan Negeri, BPS dan pihak terkait lainnya