Selain melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan desa di Kabupaten Lombok Barat, DPMD sekaligus adalah sebuah entitas yang juga harus menyusun laporan keuangannya sendiri. Peningkatan kualitas untuk hal tersebut dilaksanakan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada kegiatan "Penyusunan Laporan Keuangan TA 2022 Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri". Pada kegiatan tersebut, dilibatkan Balai PMD Malang, Yogyakarta dan Lampung serta satuan kerja inaktif ex PNPM Mandiri Pedesaan di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dari berbagai wilayah Indonesia, di antaranya Provinsi NTB, Kabupaten Klaten, Bantul, Kutai Kartanegara, Lombok Barat dan Lombok Timur. Bertempat di Hotel Holiday Resort pada Tanggal 16 sampai 18 Januari 2023, kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala DPMD Dukcapil Provinsi NTB serta melibatkan narasumber dari KPP Pratama Mataram Timur, KPPN Mataram, KPKNL Mataram dan Bagian Keuangan Ditjen Bina Pemdes. Selain menyajikan materi mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 yang sepenuhnya berbasis aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), disampaikan pula materi mengenai perpajakan, pelaporan SPT dan validasi NIK menjadi NPWP serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Diharapkan dengan kegiatan ini dapat diwujudkan penerapan transparansi dan akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan yang relevan dan andal serta disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara.