Kadis PMD : APBDes berbasis kebutuhan bukan keinginan.

Sebelum merencanakan dan menganggarkan terlebih dahulu identifikasi detail potensi dan masalah yang ada di desa. Setelah itu fikirkan apa bentuk program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam RKPDes dan APBDes yang ada hubungannya dengan pemanfaatan potensi dan penyelesaian masalah di desa. Sekali lagi harus berbasis kebutuhan bukan keinginan. Jangan sampai program kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan berbanding terbalik dengan kondisi potensi dan masalah yang ada di desa.

Selain itu hindari politik anggaran sama rata baik per urusan maupun per wilayah. Pastikan bahwa alokasi anggaran per urusan proporsional sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Misalnya ketika di desa ini prevalensi gizi buruk dan stuntingnya cukup serius dan masih banyak anak putus sekolah maka tentu porsi anggaran urusan kesehatan dan pendidikan harus lebih banyak daripada urusan lain. Demikian pula alokasi anggaran secara kewilayahan, tidak boleh dibagi rata per dusun. Misalnya, di dusun A kualitas dan kuantitas masalahnya lebih besar maka tentu logis ketika alokasi anggaran ke dusun A lebih banyak dari dusun lain.

Hal di atas yang menjadi penekanan Kadis PMD Lombok Barat ketika memberikan sambutan di awal acara musyawarah desa penetapan APBDes Perubahan Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar di aula kantor desa pada Senin 17 Oktober 2022.

Dalam kesempatan itu Kadis PMD mendorong kepada penjabat kepala desa untuk mempersiapkan pilkades PAW termasuk mengalokasikan anggaran yang cukup dalam APBDes perubahan tahun 2022. Diharapkan paling lambat Bulan Desember tahun ini sudah ada (pelantikan) kepala desa terpilih hasil pilkades PAW.