Bertempat di Aula Umar Maya Kantor Bupati Lobar, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan High Level Meeting secara virtual yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakn setiap hari Senin mulai tanggal 7 Nopember sampai dengan nanti berakhir tanggal 26 Desember 2022. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI dan Radiogram Kemendagri untuk memantau dan mengendalikan agar inflasi tetap terjaga.
Pada kesempatan tersebut selain dihadiri secara virtual oleh Wamendagri kegiatan ini diikuti juga oleh seluruh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten se Indonesia dengan narasumber dari Badan Pangan Nasional, Kementrian Pertanian, BPS, Kejaksaan Agung dan TNI/ Polri.
Dalam paparannya narasumber dari BPS dan Kementan menjelaskan kondisi inflasi nasional yang secara umum masih terkendali meskipun masih fluktuatif untuk beberapa komoditas utama seperti beras, bawang merah, cabai merah, telur ayam, daging ayam dan minyak goreng. Hasil prognosa neraca pangan nasional juga menunjukkan bahwa stok pangan strategis produksi dalam negeri sampai Desember 2022 cukup aman kecuali komoditas kedelai, bawang putih dan daging sapi/kuda yang masih diimpor.
Pemerintah daerah dengan inflasi tertinggi dan terendah juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan kondisi inflasi di daerah masing serta strategi mereka dalam mengendalikan dan menjaga inflasi nya.
Di Kabupaten Lombok Barat sendiri kondisi inflasi cukup terkendali tapi masih fluktuatif dimana masih ada komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti bawang merah dan daging ayam namun ada juga yang turun harga seperti cabai merah dan telur ayam ras. Salah satu strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah akan melakukan operasi pasar dengan melibatkan instansi terkait seperti Disperindag dan Dinas Ketahanan Pangan. 
Acara rapat yang dipimpin oleh Asisten II ini dihadiri pula oleh Kadis Ketahanan Pangan, Staf Ahli, perwakilan Dinas PMD, Dinas Perindag, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi UKM, Inspektorat, Bappeda dan Kabag Perekonomian setda Kab. Lombok Barat.