Setiap produk kebijakan yang dibuat baik berupa peraturan maupun keputusan, agar keberlakuannya efektif dan akuntabel maka dalam proses perumusannya diperlukan telaahan ilmiah atau kajian akademis.

Saat ini terdapat banyak regulasi tentang desa di tingkat pusat yang perlu ditindaklanjuti di tingkat daerah berbasis kewenangan mandat. Selain itu tidak sedikit pula regulasi yang perlu dibuat di tingkat daerah berbasis kewenangan atributif dan diskresif yang kesemuanya itu dibutuhkan untuk mengatur tata kelola pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagian perlu direview kembali dan sebagian perlu dibuat baru.

Untuk itu dalam rangka menjamin tujuan baik dimaksud Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat menggandeng perguruan tinggi salah satunya adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang memang expert di bidang governance policy.

Ada beberapa regulasi dan kajian yang akan dirumuskan dalam waktu dekat ini bersama akademisi IPDN diantaranya tentang penataan desa dan kawasan perdesaan, tata kelola pemerintahan desa, analisis potensi desa, kewirausahaan bumdes, optimalisasi peran lembaga desa, research laboratorium mahasiswa, dan lain sebagainya.

Tentu melalui kerjasama akademis ini diharapkan akan melahirkan regulasi-regulasi yang benar-benar dibutuhkan pemda dan pemdes agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan desa berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa se-Kabupaten Lombok Barat.