TUPOKSI

 

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI  LOMBOK BARAT

NOMOR   71  TAHUN 2016

 

TENTANG

RINCIAN TUGAS , FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang

 

 

 

 

:

 

 

bahwa  untuk melaksanakan ketentuan pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat.

 

Mengingat

:

1.  Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

 

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10         Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

 

  1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
  3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
  5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat.
  7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

BAB  II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  TUGAS  DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal  2

  1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  2. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

 

  1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
    1. penyusunan rencana strategis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    2. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    3. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemerintahan desa, pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemberdayaan ekonomi masyarakat;
    4. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    5. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    6. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
    7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas  dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal  3

  1. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
  1. Kepala.
  2. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c.  Bidang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari:

  1. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
  2. Seksi Administrasi Desa.
  3. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa

d.  Bidang Lembaga Desa Dan Kelurahan terdiri dari:

  1. Seksi Kelembagaan Adat Desa Dan Kelurahan;
  2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelurahan;
  3. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

e.  Bidang Penataan dan Kerjasama Antar Desa terdiri dari:

  1. Seksi Kerjasama Antar Desa;
  2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan TTG;
  3. Seksi Penataan Desa.

f.  Kelompok Jabatan Fungsional

  1. Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  2. Struktur susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

 

 

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

 

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal  4

  1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
  2. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi  pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Pasal  5

Untuk  menyelenggarakan tugas  tersebut dalam  pasal  4 ayat (2), Sekretaris   mempunyai fungsi :

  1. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
  2. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
  3. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
  4. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  5. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
  6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  7. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
  8. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat.

Pasal  6

  1.   Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2)  Sub  Bagian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), dipimpin  oleh  seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada  Sekretaris.

Pasal  7

  1. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas  melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas dan melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan  rutin,  urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Program dan Keuangan memiliki fungsi:

 

  1. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaransubbagian perencanaan;
  2. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  3. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi danpenyusunan anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  4. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedomanteknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  5. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isianpelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  6. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  8. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  9. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian perencanaan;
  10. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian Keuangan;
  11. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
  12. pelaksanaan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
  13. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
  14. pelaksanaan administrasi keuangan;
  15. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
  16. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
  17. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
  18. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan BarangUnit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  19. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
  20. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
  21. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas  melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian  Umum, Kepegawaian dan Keuangan memiliki fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
  3. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  4. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
  6. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
  7. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
  8. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  9. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  10. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Pasal  8

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Administrasi pemerintahan Desa.

Pasal  9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

  1. penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
  2. fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
  3. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
  4. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  6. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan Desa.

Pasal  10

      1. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
  1. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
  2. Seksi Administrasi Desa; dan
  3. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa.
      1. Seksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

Pasal 11

Seksi Tata Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Tata Pemerintahan Desa.

 

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 11, Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

 

    1. penyusunan rencana kerja tahunan Seksi tata pemerintahan desa sebagai pedoman kerja;
    2. penyusunan petunjuk teknis pembinaan kepala desa dan perangkat desa;
    3. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi pencalonan, pemilihan dan pengangkatan kepala desa dan perangkat desa;
    4. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi laporan pertanggung jawaban Kepala Desa dan LPPD;
    5. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
    6. pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Seksi Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Administrasi Desa.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 13, Seksi Administrasi Desa mempunyai tugas :

 

  1. penyusunan rencana kerja tahunan administrasi pemerintahan desa;
  2. penyusunan petunjuk teknis administrasi pemerintahan desa;
  3. penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa;
  4. penginventarisasian dan membuat laporan, kekayaan desa seperti : tanah pecatu, tanah kas desa dan sarana desa lainnya;dan
  5. pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 15, Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi:

  1. penyusunan n rencana kerja tahunan seksi Pengelolaan Keuangan Desa;
  2. pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Bantuan Keuangan Desa;
  3. pemantauan/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. pemantauan/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. pengelolaan keuangan desa dalam rangka peningkatan sumber pendapatan serta pemeliharaan kekayaan desa;
  7. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata keuangan dan inventaris desa;
  8. pembinaan administrasi keuangan desa; dan
  9. penyusunan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Bidang Lembaga Desa dan Kelurahan

Pasal  17

Bidang Lembaga Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Lembaga Desa dan Kelurahan.

Pasal  18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bidang Lembaga Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

  1. penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan;
  2. fasilitasi penguatan lembaga dan sosial budaya masyarakat desa dan kelurahan;
  3. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
  4. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penguatan lembaga desa dan kelurahan;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
  6. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang lembaga desa dan Kelurahan.

Pasal  19

  1. Bidang Lembaga Desa dan Kelurahan terdiri dari :
  1. Seksi Kelembagaan Adat Desa dan Kelurahan;
  2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan; dan
  3. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
  1. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Lembaga Desa dan Kelurahan.

Pasal 20

Seksi Kelembagaan Adat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengelolaan Keuangan Desa.

 

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 20, Seksi Kelembagaan Adat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

  1. penyusunan rencana kerja tahunan;
  2. penginventarisasi kelembagaan Adat di desa dan kelurahan;
  3. penyiapan petunjuk teknis dalam rangka penguatan lembag
Sambutan
Contoh Iklan